Halokepri.com, Batam | Peredaran rokok tanpa cukai jenis HMind tak terbendung. Rokok ini sudah merugikan negara dengan nilai yang sangat tinggi.
Dari hitungan media ini, bos rokok HMind sudah menghindari pajak negara hingga belasan miliar rupiah.
Saat ini HMind sangat diminati di masyarakat. Harganya yang murah, hanya Rp 8.000 per bungkus membuat semua kalangan bisa membelinya.
Rokok ini juga diminati hingga anak pelajar yang hanya mengandalkan uang jajan dari orang tua.
Salah seorang, pemilik warung di Batuaji inisial H mengatakan, rokok HMind tanpa cukai bisa terjual 2 slop atau 20 bungkus setiap harinya.
“Bayangkan saja kalau ada 1.000 warung di Batam, sudah dua ribu slop. Artinya dalam sebulan minimal terjual 60 ribu slop” ujar H kepada media ini.
Sementara cukai rokok saat ini untuk kategori Sigaret Putih Mesin (SPM) mencapai 26 persen dari harga rokok.
Artinya dengan penjualan rokok HMind sebungkus, maka bos HMind ini sudah menghindari pajak sekitar Rp 2 ribu. Atau per slop Rp 20ribu.
Jadi pajak yang dihindari oleh bos HMind sehari minimal Rp 40 juta atau sebulan minimal Rp 1,2 Miliar atau setahun sekitar Rp 15 miliar. Padahal rokok HMind ini sudah beredar sekitar 4 tahun, artinya sudah lebih dari Rp 50 Miliar nilai pajak yang dihindari pemilik H Mind Ilegal.
Terpisah, mantan anggota DPRD Kepri, sekaligus mantan pimpinan DPRD Batam Ruslan Kasbulatov mengatakan, bahwa HMind ini adalah rokok lama.
“Kalau menurut saya pajak yang dihindari sudah sangat tinggi. Tapi anehnya, kok dibiarin sama bea cukai. Ini kan lucu jadinya,” katanya.
Ia juga yakin bahwa sudah lebih dari Rp 50 miliar pemilik HMind berhutang kepada negara karena menghindari pajak. Dan itu jelas pidana.
“Itu pidana. Sudah bertahun-tahun beredar. Satu bulan seekitar 60 ribu slop, itu luar biasa nilainya. Bahkan menurut saya bisa lebih dari Rp 50 Miliar,” tambah dia.
Menurut Ruslan, rokok HMind sesuai dengan yang tertera dalam bungkusnya adalah buatan Batam. “Nah.. kalau buatan Batam, kok tak bisa pemiliknya ditangkap ada apa ini? Penegakan hukum ini harus berlaku untuk semua warga. Apalagi ini nyata-nyata menghindari pajak. Negara ini bukan punya dia,” pungkas Ruslan. (red)
